Dalam setiap organisasi, terdapat risiko terjadinya pelanggaran etika, korupsi, atau perilaku yang tidak pantas. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menjadi saksi dari berbagai pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan suatu mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan pelanggaran dengan aman dan tanpa takut represalias. Di sinilah peran penting dari whistleblowing system.
Whistleblowing system merupakan saluran komunikasi yang memberikan kesempatan bagi para pelapor untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan yang mereka saksikan.
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep whistleblowing system, memahami bagaimana sistem ini berfungsi, dan mengapa penting bagi perusahaan maupun pemerintahan untuk mengadopsi sistem ini.
Pengertian Whistle Blowing System
Whistleblowing system adalah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada individu untuk melaporkan pelanggaran, ketidakpatuhan, atau perilaku tidak etis yang terjadi dalam suatu organisasi atau di masyarakat umum.
Sistem ini memfasilitasi proses pengungkapan informasi sensitif atau rahasia kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.
Tujuan utama dari whistleblowing system adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam suatu organisasi atau masyarakat.
Dengan memberikan saluran yang aman dan terjamin bagi individu untuk melaporkan pelanggaran, sistem ini membantu mencegah dan mengatasi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan kepentingan publik atau organisasi tersebut.
Pentingnya Aplikasi Whistle Blowing untuk Pemerintahan dan Perusahaan
Aplikasi whistleblowing system menjadi penting bagi perusahaan dan pemerintahan karena merupakan salah satu mekanisme yang efektif dalam memerangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan menggalang kepercayaan publik.
Data menunjukkan bahwa di berbagai negara, sekitar 40% hingga 70% kasus korupsi berhasil terungkap melalui laporan dari whistleblower (International Monetary Fund, 2016). Dalam konteks perusahaan, studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan whistleblower system yang kuat memiliki lebih sedikit kasus kecurangan dan kegagalan etika, serta dapat menghemat biaya hukum yang signifikan (Association of Certified Fraud Examiners, 2020).
Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga mencakup ketentuan tentang perlindungan bagi pelapor pelanggaran. Serta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi latar belakang dibuatnya whistle blowing system ini. Lebih lanjut, perusahaan juga dapat mengadopsi kebijakan internal atau kode etik yang mendukung whistleblowing system.
Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat bagi whistleblowing system, sehingga memberikan keyakinan bagi para pelapor untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan adanya represalias atau pembalasan.
Cara Kerja Whistle Blowing
Bagaimana cara kerja whistleblowing system? Berikut penjelasan singkat dan sederhananya:
- Pelaporan: Proses dimulai ketika seseorang yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran, ketidakpatuhan, atau perilaku tidak etis memutuskan untuk melaporkannya. Mereka dapat menggunakan saluran pelaporan yang disediakan oleh whistleblowing system, baik itu berupa formulir online, aplikasi khusus, atau melalui saluran komunikasi tertentu.
- Identifikasi Pelapor: Setelah pelaporan diterima, whistleblowing system akan mengidentifikasi pelapor, baik itu secara anonim atau dengan menyertakan identitas mereka tergantung pada kebijakan sistem yang ada. Jika sistem menerapkan anonimitas, identitas pelapor akan dilindungi untuk mencegah adanya pembalasan atau represalias.
- Pemeriksaan Laporan: Selanjutnya, pihak yang berwenang atau tim internal yang ditunjuk akan memeriksa laporan yang masuk. Mereka akan mengevaluasi kebenaran informasi yang disampaikan, memeriksa bukti-bukti yang ada, dan mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan untuk menindaklanjuti laporan.
- Verifikasi Pelanggaran: Jika setelah pemeriksaan terbukti adanya indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan, whistleblowing system akan melanjutkan proses dengan memverifikasi laporan tersebut. Langkah ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut memenuhi standar atau kriteria yang ditetapkan.
- Tindakan Korektif: Setelah pelanggaran terverifikasi, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang dilaporkan. Tindakan ini dapat berupa sanksi terhadap pelaku pelanggaran, perbaikan prosedur atau kebijakan yang bermasalah, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.
- Pemberitahuan dan Tindak Lanjut: Setelah tindakan korektif diambil, pelapor biasanya akan diberitahu tentang hasil penyelidikan dan tindakan yang diambil sebagai tanggapan terhadap laporan mereka. Proses ini mencakup memberikan umpan balik kepada pelapor dan memastikan bahwa masalah telah diselesaikan dengan memuaskan.
Contoh Whistle Blowing System
Contoh whistle blowing system di pemerintahan
1. Lembaga Inspektorat
Lembaga inspektorat biasanya memiliki mekanisme whistleblowing internal yang memungkinkan pegawai untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terjadi di lingkungan kerja.
2. Kementerian
Beberapa kementerian yang memiliki sistem whistleblowing ini adalah kominfo, kemenkeu, kemenko perekonomian, kemenko polhukam, kemenkes, dan ATR/BPN. Setiap Kementerian mungkin memiliki mekanisme pengaduan yang berbeda-beda, baik dalam bentuk maupun prosedurnya.
3. Bareskrim Polri (Badan Reserse Kriminal Polri)
Bareskrim memiliki mekanisme pengaduan online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK memiliki sistem pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, atau pasar modal.
Contoh Whistle Blowing di perusahaan
1. PT. Telkom Indonesia
Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT. Telkom Indonesia memiliki kebijakan whistleblowing yang memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis yang terjadi di perusahaan melalui saluran yang aman dan terjamin.
2. PT. Pertamina (Persero)
PT. Pertamina juga memiliki sistem whistleblowing yang memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis yang terjadi di perusahaan, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran lingkungan.
3. PT. Astra International Tbk
Disini mekanisme whistleblowing yang memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terjadi di perusahaan.
4. PT. Unilever Indonesia Tbk
Unilever memiliki kebijakan whistleblowing yang memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis yang terjadi di perusahaan.
Kustomisasi Aplikasi Whistle Blowing System
Dengan adanya whistleblowing system, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dapat ditingkatkan di seluruh sektor, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Namun, untuk memaksimalkan efektivitas dan kesesuaian dengan kebutuhan khusus Anda, pertimbangkan untuk melakukan kustomisasi aplikasi whistleblowing system melalui layanan custom pembuatan aplikasi oleh GeekGarden.
Ingin mengoptimalkan sistem pelaporan pelanggaran di organisasi Anda? Jelajahi layanan custom pembuatan aplikasi oleh GeekGarden untuk kustomisasi aplikasi whistleblowing system yang sesuai dengan kebutuhan. Temukan informasi lebih lanjut melalui kontak kami dan portfolio klien sukses dari GeekGarden. Dapatkan penawaran khusus segera di GeekGarden!
